Menggugat PMII

Muqoddimah
Judul tulisan diatas bermaksud menjadikan PMII sebagai obyek, bukan subyek. Karena dengan menjadikan obyek, maka kita akan berusaha membelejeti PMII secara kritis dalam segala perspektif. Baik itu epistemologis, organisatoris, ideologis, paradigmatis, politis dll. Ini penting karena kita melihat selama ini PMII (juga hampir semua organisasi mahasiswa lainnya) seperti mandeg ditempat, tidak bergerak sesuai dengan cita-cita mulianya menjadi garda terdepan dalam setiap momen perubahan sosial. Jangankan melakukan perubahan sosial, merumuskan problem sosial saja PMII masih kebingungan. Atau menjawab pertanyaan apa dan bagaimana itu “perubahan sosial” mungkin tidak ada yang angkat tangan untuk menjelaskannya. Setiap hari yang kita saksikan PMII sibuk dengan urusan internal organisasi yang tidak pernah terselesaikan.
Menurut dongeng para senior, PMII hadir untuk diproyeksikan sebagai kekuatan atau gerakan “alternatif” dalam ranah kehidupan sosial berbangsa dan bernegara serta beragama. Alternatif dalam pengertian bahwa PMII mampu memberikan tawaran-tawaran atau pilihan-pilihan jawaban yang berpihak pada kepentingan umat atas problem sosial yang buntu karena hegemoni negara yang korup dan korporasi yang menindas. PMII dituntut mampu memberikan pencerahan dengan segudang refleksi dan aksi.
Alternatif bisa juga diartikan sebagai “jalan lain” dari mainstream (arus utama) dinamika dan gerak sosial yang ada. Baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dll. Terutama terhadap problem sosial sehari-sehari disekitar kita yang kerap dijumpai. Tentu saja jalan lain atau alternatif tersebut harus bertumpu pada keberpihakan terhadap kepentingan umat, bukan kelompok atau golongan. Kira kira demikian makna alternatif yang sering didongengkan oleh para senior atau orang tua. Jadi misalnya kalau sekarang dengan Isu krisis ekonomi global, kemudian banyak perusahan yang mau merumahkan karyawannya yang berjumlah ribuan dengan alasan antara biaya produksi dan hasil produksi atau permintaan pasar tidak seimbang, maka apa kira-kira jawaban yang mencerahkan dan menyelesaikan dari problem tersebut? Atau juga pada soal pertarungan wacana antara kelompok Islam Liberal dengan Islam Fundamental, padahal bisa dikatakan keduanya bermasalah, karena hanya selalu memperdebatkan dan mempertengkarkan persoalan teks dan tafsir an-sich. Dan disaat bersamaan problem-problem umat kontekstual yang lebih riil ada didepan hidung mereka?

Peran Gerak PMII
Kalau kita kembali pada khittah gerakan mahasiswa, ada beberapa peran dan fungsi mulia yang sesungguhnya harus diperankan.
Pertama adalah peran moral, mahasiswa yang dalam kehidupanya tidak dapat memberikan contoh dan keteladanan yang baik berarti telah meninggalkan amanah dan tanggung jawab sebagai kaum intelektual. Jika hari ini aktivitas mahasiswa hanya berorientasi pada hedonisme (hura - hura untuk memburu kesenangan dhohir) maka berarti telah berada dipersimpangan jalan. Jika mahasiswa hari ini lebih suka mengisi waktu luang mereka dengan agenda rutin pacaran tanpa tahu dan mau ambil tahu tentang peruban di negeri ini, jika hari ini mahasiswa lebih suka dengan kegiatan festival musik dan kompetisi (entertaiment) dengan alasan kreativitas, dibanding memperhatikan dan memperbaiki kondisi masyarakat dan mengalihkan kreativitasnya pada hal-hal yang lebih ilmiah dan menyentuh kerakyat maka mahasiswa semacam ini adalah potret “generasi yang hilang“ yaitu generasi yang terlena dan lupa akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswa.
Kedua peran sosial, mahasiswa harus menumbuhkan jiwa-jiwa sosial yang dalam atau dengan kata lain solidaritas sosial. Solidaritas yang tidak dibatasi oleh sekat sekat kelompok, namun solidaritas sosial yang universal secara menyeluruh serta dapat melepaskan keangkuhan dan kesombongan. Mahasiswa tidak bisa melihat penderitaan orang lain, tidak bisa melihat penderitan rakyat, tidak bisa melihat adanya kaum tertindas dan dibiarkan begitu saja. Mahasiswa dengan sifat kasih dan sayangnya turun dan memberikan bantuan baik moril maupun materil bagi siapa saja yang memerlukannya. Minimal resah dan gelisah ketika melihat ketidak adilan.
Ketiga peran akademik, sesibuk apapun mahasiswa, turun kejalan, turun ke rakyat dengan aksi sosialnya, sebanyak apapun agenda aktivitasnya jangan sampai membuat mahasiswa itu lupa bahwa dia adalah insan akademik. Mahasiswa dengan segala aktivitasnya harus tetap menjaga studinya. Dalam pengertian lain, secara akademik mereka juga harus mampu menguasai disiplin ilmunya untuk menopang sumber daya gerakan, tidak keluar dari situ. Bayangkan saja kalau PMII memiliki ahli ekonomi, ahli agama, ahli politik, ahli hukum, ahli pertanian, ahli mesin, ahli kimia, ahli administrasi, ahli kedokteran dll. Maka PMII akan menjadi kekuatan yang memiliki bargaining position strategis.
Terakhir peran politik, peran politik adalah peran yang paling berbahaya karena disini mahasiswa berfungsi sebagai presseur group (group penekan) bagi pemerintah yang zalim. Oleh karena itu pemerintah yang zalim merancang sedemikian rupa agar mahasiswa tidak mengambil peran yang satu ini. Pada masa orde baru di mana daya kritis rakyat itu di pasung, siapa yang berbeda pemikiran dengan pemerintah langsung di cap sebagai makar dan kejahatan terhadap negara. Pemerintahan Orba tidak segan-segan membumi hanguskan setiap orang-orang yang kritis dan berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Tapi anehnya belum lama ini kita dikejutkan oleh akrobat politik oleh salah satu ketua umum PMII yang memilih mundur dari tanggung jawab dan perannnya kemudian memilih menjadi calon legislatif dari partai yang sedang berkonflik. Sungguh, akrobat tersebut seperti menampar wajah PMII dimuka umum.

Aktivitas Aktivis
Mari kita telisik sejenak bagaimana gaya hidup aktivis PMII pada era mutakhir sekarang, ini penting sebagai titik balik atas perubahan internal yang mendasar dari cara mereka bergumul dengan globalisasi terutama terkait dengan teknologi informasi. Salah satu teknologi yang menjadi kegemaran bahkan juga kebutuhan manusia hari ini adalah internet, karena disitu hampir semua informasi dapat didapatkan dengan mudah, cepat dan murah. Hampir bisa dipastikan 1/ 3 aktivis PMII merupakan pengguna jasa internet secara aktiv atau rutin, ¼ nya lagi mereka yang menenteng laptop plus Wi-Fi. Golongan yang terakhir ini bisa dipastikan hampir setiap hari pergi kewarung kopi yang dilengkapi akses Wi-Fi gratis.
Tapi anehnya, kita sering melihat mereka yang sering bolak-balik mengakses jasa internet hanya sibuk dengan meng-copy data-data baik itu artikel maupun berita dll. Mereka sangat jarang sekali serius menjadikan data-data itu sebagai pengetahuan, tapi sekedar koleksi agar dianggap sebagai aktivis yang gemar membaca. Dulu sebelum hadirnya teknologi internet justru para aktivis lebih handal kadar intelektualnya, mengapa sekarang dengan fasilitas yang serba ada justru para aktivis sangat dangkal kadar intelektualnya. Derasnya arus informasi membuat mereka kadang bingung untuk memilih mana yang penting dan mana yang tidak, mana yang perlu dan mana yang tidak.
Seorang alumni pernah mengatakan “dulu waktu zaman saya, memang fasilititas minim (jangankan internet, komputer dan telpon saja tidak punya) dan secara administrasi organisasi sangat amburadul tidak tertata, tapi otak kami tertata dan disiplin. Sekarang fasilititas lengkap, administrasi rapi, tapi otak tidak tertata dengan rapi apalagi disiplin berfikir”. Kalimat sederhana diatas merupakan kritik-otokritik yang harus kita terima dengan jujur. Jadi kalau dulu gaya aktivis acak-acakan secara fisik, tapi otak mereka rapi, tekun dan disiplin. Sekarang secara fisik rapi dan gaul, tapi otak acak-acakan tidak karuan.

Modal Gerakan
Satunya-satunya modal gerakan yang dimiliki PMII adalah pengetahuan dan tradisi, karena pengetahuan adalah aset yang tidak pernah pudar. Dengan pengetahuan kita bisa menjelajah realitas sosial secara menyeluruh, membongkar penindasan yang terselubung dalam relasi-relasi sosial, politik, ekonomi dan budaya. Tanpa pengetahuan bisa dipastikan PMII bukan siapa-siapa dan tidak pernah bisa berbuat apa-apa.
Selain itu, tradisi yang dimiliki PMII juga merupakan basis sosial yang tidak bisa dianggap enteng dalam menempatkan dirinya sebagai subyek interpretasi, bukan obyek. Kenapa? Karena PMII dapat mewakili kelompok-kelompok tradisional yang terpinggirkan ketika bertarung dengan arus utama (mainstream) yang cenderung mengganggap kelompok tradisi sebagai “liyan” atau “the other” dan harus dihabisi karena menghambat proyek-proyek kapitalisme global yang bersembunyi dibalik modernisasi.
Pengetahuan akan menjadikan PMII sebagai kelompok intelektual. Tetapi yang harus dicatat, bahwa intelektual gerakan adalah mereka yang dapat memadukan antara teks dengan konteks, teori dan paktek. Karena intelektual gerakan adalah mereka yang berpengetahuan tetapi tidak melupakan tanggung jawab sosialnya. Terlena oleh teks itu tidak baik, terlena oleh konteks juga kurang baik. Karena terkadang teks itu menipu, begitu juga dengan konteks atau realitas.

Pilihan Strategis
Ernest Mandel, seorang Marxist dari Belgia, pernah mengingatkan pada kita tentang konsep bahwa gerakan mahasiswa harus mampu menyatukan antara teori dan praktek. Kenapa? karena teori tanpa praktek adalah bohong dan praktek tanpa teori adalah kosong. Kalau kita pakai dengan bahasa kita ya itu tadi, refleksi dan aksi. Persoalannya adalah refleksi harus didefinisikan ulang, begitu juga dengan aksi. Refleksi selalu hanya dimaknai dengan membaca buku, aksi selalu dimaknai hanya dengan demonstrasi turun kejalan. Ini adalah kesesatan berfikir yang harus dibongkar secara epistemologis. Basis refleksi adalah pengetahuan, dan pengetahuan itu tidak hanya buku. Realitas sosial adalah pengetahuan yang luas dan nyata. Basis aksi adalah pilihan-pilihan strategis untuk perubahan.
Hasyim Wahid atau Gus Im, pernah melontarkan nasehat yang cukup bijaksana. Bahwa agar kita bisa keluar dari krisis multidimensi ini, maka gerakan mahasiswa harus mampu melihat kapan dan dimana akan ada “patahan sejarah” dan kita rebut secara revolusioner. Berarti aktivis gerakan harus mampu memiliki cara pandang terhadap dunia “world view” secara menyeluruh juga analisa yang tajam. Bagaimana mau ngomong patahan sejarah dunia kalau tidak memiliki pisau analisis yang handal.

Penutup
Tantangan zaman kedepan semakin kompleks persoalannya, baik ditingkat lokal, regional maupun nasional bahkan internasional. Korporasi kapitalisme global dengan ideologi Neo-liberalnya yang menggandeng negara semakin akan menghabisi dunia ketiga yang memiliki sumber daya alam besar untuk meningkatkan akumulasi modalnya. Sistem operasinya semakin halus dan lembut, mirip hantu tapi cantik.
Secara politis, momen pemilu 2009 kedepan juga harus diantisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, bagaimana menjaga peran ideal PMII ketika berhadapan dengan kekuasaan yang menggiuarkan. Juga dengan tidak sedikitnya orang-orang terdekat kita yang menjadi calon-calon baik eksekutif maupun legislatif. Dengan dalih ingin merebut sistem dan membuat perubahan mereka menyeret-nyeret PMII (baik personal maupun lembaga) supaya mampu menjadi mesin untuk mendulang suara. Padahal perubahan sejati sangat mustahil hanya melalui jalur kekuasaan. Janganlah PMII menjadi seperti NU saat ini yang terseret arus politik praktis.
Akhirnya semua kembali pada diri kita masing-masing sebagai subyek pelaku gerakan. Mereka yang kehausan, kelaparan dan kesakitan sudah menanti apa aksi yang akan kita lakukan. Tidak perlu bingung apa yang sebaiknya kita lakukan, seorang sahabat pernah mengatakan “lakukan semampumu, sebisamu yang penting ada komitmen pada nilai kemanusiaan dan keadilan”. Atau coba kita simak mauidhotul hasanah dari Da’i Sejuta Pemirsa A’a Gym yang melejit lewat Manajemen Qolbunya, “lakukanlah dari hal-hal yang kecil mulai dari diri kita sendiri”. A’a Gym saja bisa, bagaimana?

Demokrasi, Pilgub dan Politik “Ganti Rugi”

Beberapa waktu yang lalu, saya berkunjung disebuah Desa diKabupaten Bojonegoro yang kebetulan akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa. Dalam obrolan dengan beberapa warga desa disebuah warung kopi, penulis sangat serius mendengarkan diskusi beberapa warga desa yang membahas Pilkades. Sampai penulis termenung ketika mendengar ucapan “Nanti saya akan memilih siapa yang memberikan ganti rugi paling banyak, karena dengan mengikuti Pilkades saya terpaksa meninggalkan pekerjaan disawah, dan saya tetap butuh uang untuk menghidupi keluarga”.
Secara konseptual, demokrasi memiliki arti dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya dalam berdemokrasi, rakyat dituntut untuk pro-aktif dalam berpartisipasi sesuai dengan peran dan fungsinya. Hematnya dibutuhkan keikhlasan dari warga negara agar tercipta demokrasi dalam makna diatas, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, karena sesungguhnya politik adalah hak bukan kewajiban.
Begitu juga dengan ritual demokrasi, sebut saja pemilihan gubernur jawa timur. Dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai konstituen untuk memberikan suaranya kepada salah satu calon dalam memimpin jawa timur lima tahun kedepan. Tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun untuk menentukan siapa yang akan dipilih.
Akan tetapi, realitas berbicara lain. Kalimat wong ndeso diatas seakan mengusik rasa ber”demokrasi” kita yang selama ini mengklaim sebagai pejuang demokrasi atau apapun namanya. Ternyata sebagian masyarakat menganggap bahwa demokrasi tidak seindah yang dibayangkan para pengamat atau profesor politik. Bagi mereka yang disana, makan lebih penting ketimbang berfikir siapa yang akan terpilih nanti sebagai pemenang dan pemimpin mereka. Karena mereka berfikir siapapun yang terpilih tidak akan dapat mengubah nasib mereka yang untuk sekedar mencari makan saja, sangat susah dan sengsara.
Memang benar, bahwa dalam berpolitik tidak dibenarkan menggunakan cara-cara money politic, karena akan mengotori permainan sehingga tidak ideal lagi untuk memilih calon pemimpin. Akan tetapi, bagaimana kalau misalnya wong ndeso diatas ternyata mewakili sebagian besar masyarakat kita yang memang memiliki prinsip politik demikian. Mereka tidak bersalah, karena memang mereka butuh makan untuk menyambung hidup.
Perilaku pemilih yang demikian tentu saja akan membuka pintu money politic secara lebih terbuka dan bebas, calon akan mengatakan bahwa kalau tidak memberikan “ganti rugi”, maka pemilih tidak akan datang sesuai target, dan kalau mereka menang dengan jumlah pemilih sedikit, legitimasi politik tidak akan kuat dan dipertanyakan oleh para pengamat politik.
Politik “ganti rugi” merupakan fenomena gunung es (untuk tidak menyebut rahasia umum). Karena memang realitas masyarakat yang masih disibukkan urusan perut, bagi mereka politik apalagi demokrasi nomor kesekian. Tentu saja kondisi demikian apabila tidak diantisipasi akan sangat menguntungkan bagi calon yang memiliki modal besar. Para calon akan berlomba-lomba menawarkan “ganti rugi” yang lebih besar untuk dapat menjadi pemenang. Bahkan tidak menutup kemungkinan semua calon akan mencari sponsor dari kalangan pengusaha untuk bisa mengumpulkan modal sebesar-besarnya. Dan siapa yang memiliki modal paling besar dialah yang memiliki peluang lebih besar. Ditambah lagi, dalam memberikan bantuan dana, pihak sponsor tidak akan memberikan secara cuma-cuma, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan disepakati apabila nanti menang dalam pemilihan.
Gambaran diatas menjelaskan kepada kita semua bahwa ternyata demokrasi tidak seindah yang dibicarakan diforum-forum seminar. Ada banyak problem sosial-kemasyarakatan yang terkadang penyelenggara negara kurang teliti, sehingga seolah-olah apabila ada masyarakat yang menerima “ganti rugi” tersebut akan dianggap “bodoh”, “buta politik”, “menggadaikan masa depan”, dll. Padahal mereka hanya ingin mengatakan “Aku gak butuh politik, aku mung butuh mangan”. Bagaimana ?

Agustusan

Hampir setiap negara diseluruh dunia memiliki hari kemerdekaan negeri dan bangsanya, hari kemerdekaan diambil dari kapan negera tersebut memproklamirkan kemerdekaannya. Merdeka dalam arti bebas dari penjajahan oleh negara dan/ bangsa asing. Di Indonesia, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada tanggal 17 agustus 1945. maka setiap tanggal dan/ bulan tersebut, kemerdekaan tersebut selalu diperingati dengan berbagai bentuk aktivitas negara dan warganya.
Ketika saya berjalan-jalan dikota mataram, bendera merah-putih dengan berbagai bentuk dan model serta kata-kata “kemerdekaan” hampir saya jumpai disudut-sudut kota, terutama dipusat-pusat perbelanjaan dan instansi pemerintahan. Termasuk ketika masuk dipusat perbelanjaan “Mall Mataram” hampir semua outlet berlomba-lomba memasang bendera merah-putih, bahkan disalah satu outlet pakaian, mereka menjual baju dengan warna merah dan putih saja. ada yang atasan merah, bawahan putih, ataupun sebaliknya.
Tetapi, ketika saya melanjutkan perjalanan kerumah teman yang berada diwilayah pesisir pantai, saya tidak menemukan satupun pernak-pernik bendera merah putih dan simbol-simbol kemerdekaan layaknya dipusat perbelanjaan dan instansi pemerintah lainnya. Sepertinya agustus bukan hal yang istimewa bagi mereka.
Memperingati hari kemerdekaan merupakan ritual yang siapapun berhak melakukannya, ruang ekspresi ini sangat terbuka lebar bagi siapapun dengan kepentingan apapun. Tidak ada aturan misalnya bendera merah putih hanya boleh dipasang dipusat-pusat perbelanjaan atau instansi pemerintah, sedangkan dirumah-rumah penduduk, pos kampling, becak harus izin Pak RT.
Saat masih kecil, saya masih ingat ketika bapak saya marah-marah dan bertengkar dengan aparat desa karena bapak saya menolak untuk membeli dan memasang bendera merah-putih didepan rumahnya. Bapak saya bilang “Ora gendero-genderoan, rumangsamu tuku iku ora gawe duit, gawe mangan ae kangelan kok tuku gendero barang, enek kae gendero cilik tak pasang nang njero omah, nek gratis yo gelem, wis ndang muleh kono. Omongno lurah, aku ga butuh gendero, tapi butuh megawe penak” (tidak bendera-benderaan, apa beli itu tidak pakai uang, buat makan saja susah kok beli bendera segala, ada bendera kecil saya pasang didalam rumah, kalau gratis ya mau, sudah sana pulang. Bilang sama Kepala Desa, saya tidak butuh bendera, tapi butuh kerja yang enak).
Kemerdekaan merupakan proses pembebasan dari penjajahan, pemiskinan dan pembodohan. Tapi nyatanya, sampai sekarang bangsa ini masih dibawah bayang-bayang penjajahan walaupun tidak kelihatan secara fisik. Angka kemiskinan masih tinggi, pendidikan mahal, cari kerja susah. Mungkin itu yang ada dibenak bapak saya sampai harus bertengkar dengan aparat desa hanya karena urusan selembar bendera. Benarkah kita sudah benar-benar merdeka?
Bagi para pedagang dan pengusaha dipusat-pusat perbelanjaan itu, agustus punya makna “ekonomis” tersendiri, mereka berlomba-lomba memasang aksesoris dan pernak-pernik yang berhubungan dengan “kemerdakaan” dan “kebangsaan”, agar mereka mendapat simpati dari orang lain bahwa mereka punya rasa “nasionalisme” yang tinggi. Ketinggian rasa “nasionalisme” itu kemudian diterjemahkan dalam simbol-simbol dan pernak-pernik yang sama sekali tidak pernah berhubungan dengan substansi kemerdekaan bangsa ini.
Sementara bagi mereka yang dipesisir pantai, yang hidup sangat sederhana dengan rumah-rumah yang sangat tidak mewah itu, kemerdekaan dan rasa “nasionalisme” ada didalam hati dan jiwa. Bukan diselembar bendera dan pernak-pernik agustusan lainnya. Bagi mereka, dari pada dibelikan kain merah-putih, lebih baik dibelikan beras ataupun kebutuhan pokok lainnya.
Makna agustusan memang telah menjadi ruang perebutan antar kelas sosial, tetapi esensi dari agustusan tidak pernah dipahami dan dihayati secara mendalam oleh banyak orang. Pemerintah daerah malah seringkali menjadikan momen agustusan untuk berlomba-lomba dengan pemerintah daerah lainnya untuk membuat acara-acara pesta yang besar-besar. Atau setidaknya membuat bendera sebesar mungkin agar masuk MURI dan dianggap daerah yang memiliki rasa “kebangsaan” tinggi.
Sewaktu sekolah SD sampai SMU, saya masih teringat betul ketika agustusan dipaksa untuk mengikuti berbagai lomba memperingati kemerdekaan. Mulai dari karnaval, gerak jalan dll. Saya baru sadar, bahwa semuanya itu tidak ada yang berhubungan dengan makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Agustusan yang memberikan kita ruang refleksi bahwa sebenarnya kita belum benar-benar merdeka.
Agustusan sebagai momen refleksi telah lepas dari makna hakikatnya, semuanya telah tertutup dengan hura-hura dan kesenangan-kesenangan sesaat. Atau jangan-jangan ini siasat negara untuk menutupi semua kelemahan dan kekurangan negeri ini dalam mengisi kemerdekaannya. Ekspresi agustusan yang ditunjukkan oleh masyarakat pinggiran sejatinya telah memberikan inspirasi bagi semua orang, bahwa negeri ini belum sepenuhnya merdeka. Bahwa mereka yang memasang bendera dan pernak-pernik agustusan lainnya belum tentu memiliki rasa “nasionalisme” dan “kebangsaan” yang lebih dibanding mereka yang tidak memasangnya karena persoalan “makan lebih penting dari pada bendera”. Bagaimana?